Kamis, 24 Maret 2011

SEKTOR PERTANIAN

1. PENDAHULUAN



Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.

Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.

Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.

Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.

Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.

Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.

Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.

Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.

Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.





Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilaN

2.PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERTANIAN

Ø Menurut A.T.Mosher (1966)

Pertanian : Suatu bentuk proses produksi yang sudah khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan daripada hewan dan tumbuhan .

Ø Menurut Sri Setyati Harjadi (1975)

Pertanian : Usaha untuk mencapai hasil yang maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan lingkungan .





B. Peranan Sektor Pertanian

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC’s mengkontribusikan thd pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

· Kontribusi Produkè Penyediaan makanan utk pddk, penyediaan BB untuk industri manufaktur spt industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman .



Dalam system ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sector pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dg sector non pertanian.

§ Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi oleh produk pertanian dari LN seperti buah, beras & sayuran hingga daging.

§ Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena BB dijual ke LN dengan harga yg lebih mahal.



· Kontribusi Pasarè Pembentukan pasar domestik utk barang industri & konsumsi .



Negara agraris merup sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian spt pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) & produk konsumsi (pakaian, mebel, dll) .



Keberhasilan kontribusi pasar dari sector pertanian ke sector non pertanian tergantung:

§ Pengaruh keterbukaan ekonomièMembuat pasar sector non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor sbg pesaing, shg konsumsi yg tinggi dari petani tdk menjamin pertumbuhan yg tinggi sector non pertanian.

§ Jenis teknologi sector pertanianèSemakin moderen, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian



· Kontribusi Faktor ProduksièPenurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, makaterjadi transfer surplus modal & TK dari sector pertanian ke Sektor lain .



F.P yang dapat dialihkan dari sector pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanianè Tenaga kerja dan Modal .



Di Indonesia hubungan investasi pertanian & non pertanian harus ditingkatkan agarketergantungan Indonesia pada pinjaman LN menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untukmerealisasi hal tsb:

§ Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sectornya. Market surplus ini harus tetap dijaga & hal ini juga tergantung kepada factor penawaran è Teknologi, infrastruktur & SDM dan factor permintaan è nilai tukar produk pertanian & non pertanian baik di pasar domestic & LN .

§ Petani harus net saversè Pengeluaran konsumsi oleh petani <> .

§ Tabungan petani > investasi sektor pertanian .



· Kontribusi Devisaè Pertanian sbg sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekpspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.







Kontribusinya melalui :

§ Secara langsungè ekspor produk pertanian & mengurangi impor.

§ Secara tidak langsungè peningkatan ekspor & pengurangan impor produkberbasis pertanian spt tekstil, makanan & minuman, dll .

Kontradiksi kontribusi produk & kontribusi deviasè peningkatan ekspor produk pertanianmenyebabkan suplai dalam negari kurang dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negative thd pasokan pasar dalam negeri.

Untuk menghindari trade off ini 2 hal yg harus dilakukan:

§ Peningkatan kapasitas produksi.

§ Peningkatan daya saing produk produk pertanian .



C. Sektor Pertanian di Indonesia

v Selama periode 1995-1997è PDB sektor pertanian (peternakan, kehutanan & perikanan) menurun & sektor lain spt menufaktur meningkat.

v Sebelum krisis moneter, laju pertumbuhan output sektor pertanian <> .

v 1999 semua sektor turun kecuali listrik, air dan gas.

Rendahnya pertumbuhan output pertanian disebabkan:

· Iklimè kemarau jangka panjang berakibat volume dan daya saing turun .

· Lahanè lahan garapan petani semakin kecil .

· Kualitas SDMè rendah .

· Penggunaan Teknologièrendah .

Sistem perdagangan dunia pasca putaran Uruguay (WTO/GATT) ditandatangani oleh 125 negara anggota GATT telah menimbulkan sikap optimisme & pesimisme Negara LDC’s:

· Optimisè Persetujuan perdagangan multilateral WTO menjanjikan berlangsungnya perdagangan bebas didunia terbebas dari hambatan tariff & non tariff .

· Pesimisè Semua negara mempunyai kekuatan ekonomi yg berbeda. DC’s mempunyai kekuatan > LDC’s .



D. Investasi di Sektor Pertanian

Investasi di sector pertanian tergantung :

· Laju pertumbuhan output .

· Tingkat daya saing global komoditi pertanian .

Investasi:

· Langsungè Membeli mesin .

· Tdk Langsungè Penelitian & Pengembangan .

Hasil penelitian:

· Supranto (1998)è laju pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih kecil di sektor pertanian.

· Simatupang (1995)è kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian.





E. Isu isu pertanian

v Penyelundupan
Di tengah kerja keras petani, persoalan penyelundupan telah menghancurkan usaha mereka. Kasus harga gula yang jatuh hingga Rp 2.600 per kilogram, padahal biaya produksi Rp 3.100 per kilogram pada tahun 2002, menjadi bukti bahwa petani dibiarkan menghadapi produk ilegal.
Kasus penyelundupan beras yang semula selalu dibantah oleh pejabat pemerintah, yang ternyata banyak terjadi, menyebabkan petani padi di berbagai daerah tidak bisa lagi menikmati harga dasar sebesar Rp 1.725 per kilogram gabah kering giling seperti yang ditentukan pemerintah .
Tidak perlu menunggu 100 hari untuk menuntaskan kasus ini. Dua kasus, yaitu penyelundupan 73.000 ton gula pada tahun 2004 dan penyelundupan beras sebanyak 60.000 ton, bisa diselesaikan kurang dari 100 hari. Bila dua kasus ini dituntaskan dengan menangkap seluruh pelaku, ini menjadi sinyal positif bagi petani.
Tanpa banyak mengeluarkan anggaran, penuntasan kasus ini akan meningkatkan gairah petani dalam memproduksi sejumlah komoditas pertanian. Penuntasan kasus ini juga menjadi tolok ukur sejauh mana penindakan penyelundupan di negeri ini. Bila didiamkan, penyelundup akan kebal. Akibatnya, penyelundupan akan lebih marak lagi. Belajar dari pemerintahan yang lalu, penuntasan kasus ini sangat membutuhkan koordinasi di antara anggota kabinet, mulai dari Menteri Keuangan yang membawahi Bea dan Cukai, kepolisian, hingga kejaksaan .



v Konversi lahan
Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan- lahan pertanian menciut di berbagai daerah. Lahan petani yang sempit makin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri. Di sisi lain, daya tarik sektor pertanian yang terus menurun menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya.
Petani lebih memilih bekerja di sektor informal dibandingkan dengan bertahan di sektor pertanian. Pelepasan kepemilikan lahan itu cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memberi perhatian pada masalah ini. Salah satu yang penting dan diperlukan dalam masalah ini adalah data kecepatan konversi lahan per tahun. Dari data ini bisa diperkirakan dampak-dampak konversi itu.
Bukan hanya itu, kebijakan pemerintah lainnya juga bisa terarah, seperti kebijakan pembangunan perumahan dan kebijakan pembangunan jalan raya. Selama ini perumahan dan jalan raya mudah sekali mengambil lahan pertanian kelas satu atau yang beririgasi teknis.
Masalah konversi lahan juga bisa teratasi bila pemerintah daerah sangat ketat dalam hal penataan ruang. Pemerintah daerah harus tegas melarang pembangunan perumahan dan industri yang hendak menggunakan lahan di kawasan pertanian.



v Penyakit hewan
Masalah peternakan kadang disepelekan. Dengan perkembangan perdagangan dunia yang diikuti dengan makin meningkatnya lalu lintas produk pertanian antarnegara, masalah penyakit hewan makin perlu dicermati.
Ketegasan pemerintah dan pengetahuan yang mencukupi mengenai masalah perdagangan internasional diperlukan dalam menghambat masuknya berbagai jenis penyakit hewan dari luar negeri. Wabah penyakit mulut dan kuku, flu burung, dan penyakit sapi gila di beberapa negara cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa penyakit itu telah menghancurkan pertanian sejumlah negara.





v Produk impor
Berbagai produk pertanian impor telah masuk ke negeri ini. Sangat diperlukan sikap dan pandangan pemerintah mengenai produk-produk ini. Sikap dan pandangan ini akan memberi visi yang jelas bagi dunia usaha, peneliti, dan Departemen Pertanian dalam menjalankan kegiatan.
Isu-isu produk impor sangat sensitif bagi petani. Akan tetapi, melarangnya secara total juga akan mempersulit diplomasi perdagangan internasional. Serangan balik akan diterima jika tidak berhati-hati dalam melakukan pelarangan.
Apa pun yang diputuskan harus memberi gambaran yang jelas bagi semua pihak yang disertai dengan berbagai keuntungan dan risikonya. Keberanian pemerintah untuk membuat keputusan sangat diperlukan. Contoh yang jelas adalah dikeluarkannya kebijakan pengaturan impor gula dan penutupan impor beras yang dilakukan Depperindag beberapa waktu yang lalu.




v Kekeringan
Isu sensitif lainnya di sektor pertanian adalah kekeringan. Di kalangan media massa, isu kekeringan kerap kali menjadi isu yang seksi sehingga begitu muncul kekeringan di suatu daerah gampang sekali diangkat menjadi isu yang besar. Padahal, kerap kali isu kekeringan hanyalah isu lokal.
Meski demikian, pemerintah harus melihat kenyataan rusaknya lingkungan di daerah tangkapan air sedemikian parah telah menjadikan kekeringan makin parah, hingga tanpa penyimpangan iklim pun kekeringan sudah sangat parah. Lihat saja kekeringan tahun lalu di atas 400.000 hektar dengan lahan puso sekitar 100.000 hektar, padahal pada waktu itu tidak terjadi penyimpangan.
Pemerintah tidak perlu menutup-nutupi kasus kekeringan. Cara-cara lama menutupi sebuah kasus dengan tujuan menenangkan rakyat tidak perlu lagi dilakukan. Keterbukaan dalam kasus ini yang diikuti dengan sejumlah upaya yang akan dilakukan pemerintah akan menenangkan petani dan masyarakat.




v Bioteknologi
Isu bioteknologi, lebih tepatnya isu produk transgenik, dalam bidang pertanian akan makin muncul ke permukaan. Pertanyaannya, produk transgenik akan menjadi solusi atau menjadi masalah bagi kita? Kejelasan sikap pemerintah akan memberi gambaran yang jelas bagi dunia usaha dan peneliti untuk mengembangkan produk ini.
Kasus kapas transgenik beberapa waktu lalu telah menjadikan isu produk transgenik menjadi sangat sensitif dan melenceng. Kesalahan-kesalahan prosedur yang disertai dugaan suap telah membuat perdebatan terkait produk-produk transgenik menjadi tidak produktif.
Pemerintah perlu membuka kembali kasus kapas transgenik ini untuk memperlihatkan kepada publik tentang persoalan yang sebenarnya. Apalagi perusahaan yang mengembangkan kapas itu telah melaporkan adanya sejumlah dugaan suap dan penyalahgunaan dana dalam kasus itu .



v Isu lainnya

Berbagai isu lainnya masih akan mewarnai sektor pertanian kita pada beberapa tahun mendatang. Isu perdagangan internasional dan perjuangan kita di forum dunia menjadi salah satu kunci penting bagi perlindungan sektor pertanian. Banyak negara mengambil pilihan melindungi petani dalam negeri daripada membiarkannya masuk pasar bebas. Kita memilih yang mana?
Persoalan harga dasar gabah, kelangkaan pupuk, banjir, tekanan produk impor juga masih akan menjadi persoalan bagi petani. Sengketa perdagangan internasional terkait produk pertanian juga bisa muncul.
Kurangnya ketertarikan tenaga kerja muda di sektor pertanian mulai muncul. Generasi muda cenderung meninggalkan sektor pertanian, untuk itu mekanisasi pertanian perlu menjadi alternatif pemecahan. Masih banyak isu pertanian lainnya yang memerlukan perhatian pemerintah.
Pemilihan umum telah usai, pemerintah baru telah terbentuk, kini saatnya petani menagih janji! Petani hanya menginginkan agar pemerintah memberi iklim usaha yang nyaman bagi mereka
Untuk memajukan perekonomian indonesia perlu adanya penyeimbangan peran antara industri dan pertanian. Untuk mengurangi biaya tetap industri dalam pembelian bahan baku, sebaiknya industri tersebut membeli bahan baku dari petani lokal. Untuk itu petani (dengan bantuan perusahaan dan pemerintah setempat) perlu memperbaiki sistem pertanian untuk dapat menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas tinggi untuk dapat diolah oleh industri menjadi barang jadi yang harga jualnya jauh lebih tingi daripada bahan mentahnya. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang mentah hasil ekspor yang telah berubah bentuk, namun langsung mengekspor barang jadi dan mengurangi impor barang jadi. Dengan begitu devisa indonesia dapat ditingkatkan.




E. Beberapa masalah tentang sektor pertanian
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengemukakan, ada tiga masalah yang dihadapi negara Indonesia dalam membangun sektor pertanian dewasa ini. Ketiga masalah tersebut yakni kemampuan pertanian, ketergantungan pasokan dari luar dan produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan kemandirian pertanian Indonesia.


”Kemampuan pertanian kita untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar. Dan sekarang Indonesia berada dalam ancaman rawan pangan, bukan karena tidak adanya pangan tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar. Selain itu pasar pangan amat besar yang kita miliki diincar oleh produsen pangan luar negeri yang tidak menginginkan Indonesia memiliki kemandirian di bidang pangan.

Langkah untuk mengatasi ketiga masalah itu yakni harus dibuat road map (peta jalan) untuk industri berbasis agro dan perkebunan, regionalisasi pengembangan komoditi untuk menuju skala ekonomi dan aglomerasi, pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan dan industri kecil menengah pedesaan. ”Dengan adanya peta jalan di tiga ranah maka diharapkan pengembangan pertanian kita menjadi lebih fokus dan terarah.

Selain itu aspek penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan social capital untuk sektor pertanian guna meningkatkan efesiensi, produktivitas dan inovasi. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih proaktif dalam membangun inisiatif dan tindakan untuk membuat jejaring kersajama usaha tani sebagai agenda pembangunan daerah. ”Selain itu pemerintah harus berani dan tegas dalam membuka, menciptakan, dan mengamankan pasar produk pertanian dan memihak petani.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Winarni Monoarfa, MS menambahkan, Provinsi Gorontalo telah memberikan contoh. Dengan kebijakan agropolitan yang diterapkan oleh Gubernur Fadel Muhammad bersama Wakil Gubernur Gusnar Ismail wagub, Gorontalo berhasil meningkatkan produksi pangan secara lestari pada tingkat harga yang pantas untuk petani dan membangun daya saing serta berhasil mengekspor jagung ke Malaysia, Korea dan Filipina. ”Ini diakui oleh Pemerintah tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan pangan nasional dan Gorontalo mendapatkan sebutan provinsi jagung







IV. DAFTAR PUSTAKA

http:// www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9207&Itemid=822

http://www.deptan.go.id/buletin/pdb/pdb0104.pdf·

kuswanto.staff.gunadarma.ac.id

· http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/26/ekonomi/1343816.html

· http://madellia-agribisnis.blogspot.com/2009/12/isu-isu-sektor-pertanian.html

· http://www.docstoc.com/docs/1047901/agronomi?term=pengertian-dan-ruang-lingkup-pertanian

Jumat, 18 Maret 2011

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan

Kemiskinan memang merupakan masalah fenomenal di belahan dunia. Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional , dimana berkaitan dengan aspek sosial , ekonomi , budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan , kesulitan membiayai kesehatan , kurangnya tabungan dan investasi , dan masalah lain yang menjurus ke arah tindak kekerasan dan kejahatan.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius karena saat ini kemiskinan , membuat banyak masayarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami masyarakat inilah yang membuat sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya , sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung , pendidikan , dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif , sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif , dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
  • Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
  • Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
  • Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.


Kemiskinan bisa dikelompokan dalam 3 kategori , yaitu :
  • Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  • Kemiskinan Relatif
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat disekitarnya.
  • Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Penyebab Kemiskinan

Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia penyebab - penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut :
  • Laju Pertumbuhan penduduk
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia makin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
  • Angkatan Kerja , Penduduk yang bekerja dan pengangguran
Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda - beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut Indonesia adalah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan atau termasuk pengangguran terbuka.
  • Distribusi Pendapatan dan pemerataan pembangunan
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.
  • Tingkat Pendidikan yang rendah
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja.
  • Kurangnya perhatian dari pemerintah
Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan

Ketimpangan / Kesenjangan Pendapatan

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu :
  • Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
  • Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. ( ini yang paling baik )
  • Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
  • Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
  • Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
  • Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan adalah:
a.       Berkurangnya penduduk miskin dari sebesar 15 persen pada tahun 2005 menjadi 13,3 persen pada akhir tahun 2006; dan
b.      Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal termasuk wilayah perbatasan, serta pulau-pulau terpencil dan terisolir. 

Arah kebjiakan
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a.      Pengelolaan ekonomi makro
Pengelolaan ekonomi makro dilaksanakan secara berhati-hati untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin dan pengurangan kesenjangan wilayah. Secara rinci arah kebijakan ini diuraikan dalam Bab 3 tentang kerangka ekonomi makro.
 
b.      Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
Pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin secara bertahap pada tahun 2006 dengan kegiatan pokok:
(1)         Pemenuhan hak atas pangan dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin dan penyusunan indikator rawan pangan dan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan.
(2)         Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dilakukan melalui: (i) pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan dasar, dan (iii) pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin di kelas III rumah sakit.
(3)         Pemenuhan hak atas pendidikan dengan (i) peningkatan partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama pada jenjang pendidikan dasar baik jalur formal maupun non formal melalui pembebasan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin, melalui (a) pembebasan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin dan pemberian tambahan bea siswa untuk membantu anak miskin dalam menyediakan kebutuhan sekolah seperti seragam, peralatan sekolah dan biaya transportasi; (b) penyediaan satuan pendidikan berasrama khusus untuk wilayah kepulauan atau terpencil; dan (c) penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler; (ii) peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan; dan (iii) penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi antara lain lembaga khusus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan community college untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan program persiapan kerja (school to work program) dalam rangka meningkatkan kemampuan bermatapencaharian penduduk.
(4)         Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha melalui peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, perlindungan usaha, wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha.
(5)         Pemenuhan hak atas perumahan melalui penyediaan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat.
(6)         Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air dan wilayah tertinggal, peningkatan pelayanan air minum dan air limbah, serta pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis partisipasi masyarakat.
(7)         Pemenuhan hak atas tanah dilakukan melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien dan berpihak pada masyarakat miskin.
(8)         Pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pengembangan aneka usaha kehutanan, serta rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marjinal, hutan bakau, dan lain-lain.) yang berbasis masyarakat.
(9)         Pemenuhan hak atas rasa aman melalui (i) peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; (ii) pemberdayaan keluarga fakir miskin dan pemberian bantuan modal usaha; (iii) fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana; dan (iv) penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.
(10)     Pemenuhan hak untuk berpartisipasi melalui peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan, serta fasilitasi untuk meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan  dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.

c.      Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan  terisolir
Pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan mengurangi kesenjangan, dilakukan dengan kegiatan pokok:
(1)         Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir, melalui: (i) pengarusutamaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk wilayah tertinggal dan perbatasan termasuk untuk masyarakat/komunitas adat terpencil terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi; serta (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan umum telekomunikasi serta listrik perdesaan.
(2)         Pengembangan ekonomi wilayah baik di wilayah tertinggal maupun wilayah perbatasan melalui: (i) peningkatan akses petani dan pengusaha mikro dan kecil kepada sumber permodalan dan pasar; (ii) peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil; (iii) pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani, nelayan; (iv) pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran serta masyarakat pesisir khususnya perempuan, dan pemberdayaan pembudidaya ikan; (v) pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil; (vi) diversifikasi usaha tani untuk  meningkatkan pendapatan; serta (vii) bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan NTT.
(3)         Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan melalui: (i) penetapan garis perbatasan antar negara dan garis batas administrasi; serta (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah perbatasan.
(4)         Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, melalui: (i) fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi non pemerintah; dan (iii) fasilitasi penyusunan perda transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

d.      Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Laju
         Pertumbuhan Penduduk
Kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aktivitas pemenuhan hak-hak dasar serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan secara konsisten, melalui kegiatan pokok:
(1)         Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.
(2)         Analisis Peraturan Daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli anak.
(3)         Perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin.
(4)         Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin.

Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan.
Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.
Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.
Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s  dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.
Janti (1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.
Hipotesis Kuznetsè ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.
Hasil ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri) è Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja  dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil.
Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:
a. Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak
b. Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC’s
c. Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.
Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.
Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.
Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data India:
§  proxy dari pendapatan perkapita dengan melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
§  proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini dari konsumsi perorang (%)
Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).
Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.


Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan.
Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.
Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:
a) Pertumbuhan
b) Tingkat pendidikan
c) Struktur ekonomi
Wodon (1999) menjelaskan hubungan pertumbuhan output dengan kemiskinan diekspresikan dalam:
Log Gkt = α + βLog Wkt + αt + ∑kt
Dimana:
  • Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
  • Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t
  • αt : Efek lokasi yang tetap
  • kt : Term kesalahan
Dalam persamaan tersebut, elastisitas ketidakmerataan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan merupakan komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.
  • g : efek bruto (ketimpangan konstan)
  • l :  efek neto (efek dari perubahan ketimpangan)
  • b : elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan
  • d : elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan
maka,
Λ = γ + βδ
Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:
Log Pkt = w + Log Wkt + Log Gkt + wk + vkt
Dimana:
  • Pkt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t
  • Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
  • Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan)
diwilayah k pada periode t
  • Wk : efek-efek yang tetap
  • vkt :term kesalahan
Studi empiris di LDC’s menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau Pendapatan nasional baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu.
a) Ravallion dan Datt (1996) dengan data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output disektor-sektor primer khususnya pertanian jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan dengan sector sekunder.
b) Kakwani (2001) untuk data dari philipiana menunjukkan hasil yang sama dengan Ravallion dan Datt. Peningkatan output sektor pertanian 1% mengurangi jumlah kemiskinan 1% lebih sedikit. Peningkatan output sektor industri 1% mengurangi jumlah kemiskinan 0,25 saja.
c) Mellor (2000) menjelaskan ada tendensi partumbuhan ekonomi (terutama pertanian) mengurangi kemiskinan baik secara mangsung maupun tidak langsung.
d) Hasan dan Quibria (2002) menyatakan ada hubungan antara pertumbuhan dengan kemiskinan
e) ADB (1997) untuk NIC’s Asia Tenggara (Taiwan, Korsel, dan Singapura) menunjukkan pertumbuhan output di sector industri manufaktur berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan
f) Dolar dan Kraay (2000) menunjukkan elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 1%  (pertumbuhan rata-rata 1% meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 1%).
g) Timmer (1997) menyimpulkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 8% artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi
Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan digunakan:
Ln P= a + b1 Ln Y1 + b2 Ln Y2 + b3 Ln Y3 + u + R
Dimana:
P : Fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah pengeluaran minimum yang telah ditetapkan sebelumnya (garis kemiskinan)
Y : Tingkat output per kapita untuk sector pertanian, inustri pengolahan, dan jasa
u dan R:term kesalahan
Ada korelasi yang negative antara tingkat pendapatan dan kemiskinan (semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin rendah tingkat kemiskinan). Nilai koefisien korelasi untuk 4 wilayah.

Asia Timur
Amerika Latin
Asia Selatan
Afrika Sub-Sahara
INC
-0,03
(-0,03)
0,26
(1,79)
0,31
(3,31)
0,17
(1,72)
LnY
-1,60
(-9,36)
-1,13
(-6,11)
-0,82
(-10,12)
-0,71
(-4,53)
Adj. R2
0,84
0,68
0,83
0,93
Observasi
70
107
67
48


Hasil penelitian per sector:


Asia Timur
Amerika Latin
Asia Selatan
Afrika Sub-Sahara





INC
0,05
(0,6)
0,3
(2,32)
0,36
(3,95)
0,08
(0,78)
LnYpertanian
0,40
(0,66)
-0,33
(-1,47)
-1,17
(-4,29)
-0,32
(-3,05)
LnYindustri
-1,31
(-4,28)
0,28
(1,21)
-0,03
(-0,2)
-0,03
(-0,31)
LnYjasa
0,02
(0,08)
-1,21
(-4,88)
-0,22
(-1,3)
-0,16
(-1,55)
Adj. R2
0,84
0,71
0,87
0,93
Observasi
70
107
67
48







Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan.
Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan:
1. Pendekatan Asiomatic mencakup:
a) The Generalied Entropy (GE)
GE( ) = (1/(α2-α)
n=jumlah individu/orang dalam sampel
yi=pendapatan individu (i=1,2,…n)
= (1/n) adalah ukuran rata-rata pendapatan
Nilai GE terletak 0 sampai ∞. Nilai GE 0 berarti distribusi pendapatan merata dan GE bernilai 4 berarti kesenjangan yang sangat besar.
α = mengukur besarnya perbedaan antara pendapatan dari kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut dan mempunyai nilai riil
b) Ukuran Atkinson
A = 1 –
ϵ=parameter ketimpangan, 0<ϵ<1, semakin tinggi nilai ϵ, semakin tidak seimbang pembagian pendapatan.
Nilai α dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan
c) Koefisien Gini
Gini = (1/2n2-
Nilai koefisien Gini dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti kemerataan sempurna dan nilai 1 berarti ketidakmerataan sempurna (satu orang/kelompok orang disuatu Negara menikmati semua pendapatan Negara).
Ide dasar perhitngan koefisien Gini adalah Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk.  Sumbu vertical è presentase komulatif pendapatan nasional & Sumbu horizontal è persentase komulatif penduduk.
Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.
Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan
Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan
Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya.
n
G = 1 – ∑  ( X t+1 – Xi ) ( Yi + Y t+1)
1
n
G = 1 – ∑ fi (Yi + Y t+1)
1
G = Rasio Gini
fi  = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t
Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t
Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t
2. Kriteria Bank Dunia.
Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:
40 % penduduk berpendapatan terendahè Penduduk termiskin
40 % penduduk berpendapatan menengah
20 % penduduk berpendapatan tinggi
KLASIFIKASI
DISTRIBUSI PENDAPATAN
Ketimpangan Parah
40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional
Ketimpangan Sedang
40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 – 17 % pendapatan nasional
Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata)
40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional
Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10 % penduduk saja yang menikmati  90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati  10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.

Indonesia                                                       Swiss
Rasio Angka Gini.
Tahun
Kota
Desa
Nasional
1965
0,34
0,35
0,35
1970
0,33
0,34
0,35
1976
0,35
0,31
0,34
1978
0,38
0,34
0,40
1980
0,36
0,31
0,34
1981
0,33
0,29
0,33
1984
0,32
0,28
0,33
1986
0,32
0,27
0,33
1987
0,32
0,26
0,32
1990
0,34
0,25
0,32
1993
0,33
0,26
0,34
1994
0,34
0,26
0,34
1995
0,35
0,27
0,35
1996
0,35
0,27
0,36
1997
0,35
0,26
0,37
Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahun PDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
1971 – 1980 laju rata-rata pertahun PDB 6 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,4
Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahunPDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
1981 – 1990 laju rata-rata pertahun PDB 5,4 % dengan angka Gini rat-rata per per tahun 0,3
Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan:
a)    The incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan
b)    The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.
Pa = (1/n) a untuk semua yi <z
Indeks Pa sensitive terhadap distribusi, jika a>1.
= perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke I keluarga miskin (yi) dalam bentuk % dari garis kemiskinan.
a= % eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor dan jika dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi, maka akan menghasilkan indeks Pa.
c)    The severity of poverty/Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.
Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar gap pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar. Dengan memasukkan 2 faktor tersebut, maka muncul Indeks Kemiskinan Sen:
S = H [I + (1-I)Gini]
I adalah jumlah rata-rata difisit pendapatan dari orang miskin sebagai % dari garis kemiskinan.
Koefisien Gini mengukur ketimpangan antar orang miskin.
Jika salah satu factor ini naik, maka kemiskinan meningkat.
Perubahan pola distribusi pendapatan dipedesaan disebabkan oleh:
a)  Urbanisasi jaman ordebaru sangat pesat
b)  Struktur pasar dan besar distorsi yang berbeda antara kota dan desa. Desa memiliki jumlah sektor, output per sektor, dan pendapatan perkapita lebih kecil daripada kota.
c)  Dampak positif pembangunan nasional yang berbentuk: (a) berbagai kegiatan ekonomi di desa (perdagangan, industry dan jasa); (b) Produksitivitas dan pendapatan TK pertanian dan penggunaan teknologi pertanian meningkat; dan (c) pemanfaatan SDA yang lebih baik di desa.
Perubahan tingkat upah (W) di desa dan kota dalam rupiah per bulan.
Tahun
Kota
Desa
Rasio D/K
1986
Rp 88.073
Rp 59.237
67
1990
115.835
66.395
57
1997
288,498
186.753
65
Distribusi dari 1,2 milyar penduduk miskin di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US1 per hari tahun 1998.

Europe and central Asia
2%
Middle East and North Africa
0.50%
South Asia
43.50%
Latin America and The Caribbean
6.50%
East Asia and Pasific
23.20%
Africa -SubSaharan
24.30%
Perubahan tingkat kemiskinan dan GDP per kapita di Asia.
Negara
Kemiskinan
Perubahan Tahunan
Tahun
%
Tahun
%
Kemiskinan per kapita
PDB Riil
Bangladesh
1992
58,8
1996
53,1
-2,5
3,1
Cina
1994
8,4
1996
6
-15,5
10,5
India
1992
40,9
1994
35
-7,5
3,3
Indonesia
1990
15,1
1996
15,7
0,6
6,2
Korsel
1994
16,4
1995
12,3
-25
7,3
Malaysia
1995
9,6
1997
6,8
-15,8
4,2
Pakistan
1993
22,4
1997
31
8,5
1,5
Philipina
1994
40,6
1997
36,8
-3,2
2,6
Taiwan
1996
0,5
1997
0,5
0
5,3
Thailand
1994
16,3
1996
11,4
-16,4
7,7
Vietnam
1996
19,2
1997
17,7
-8
7,4
Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.
World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:
a)  Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya
b)  Pengembangan SDM
c)  Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi
World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:
a)  Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.
b)  Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif
c)  Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.
ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:
a)  Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan
b)  Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social
c)  Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan
d)  Factor tambahan:
  • Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar
  • Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah
Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:
a)  Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
b)  Jangka menenga\h dan panjang mencakup:
  • Pembangunan dan penguatan sector swasta
  • Kerjasama regional
  • Manajemen APBN dan administrasi
  • Desentralisasi
  • Pendidikan dan kesehatan
  • Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
  • Pembagian tanah pertanian yang merata


KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.
Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.
Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :
Intervensi jangka pendek, berupa :
  1. Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
  2. Manajemen lingkungan dan SDA
  3. Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
  4. Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
  5. Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :
1. Pembangunan/penguatan sektor usaha
      1. Kerjsama regional
      2. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
      3. Desentralisasi
      4. Pendidikan dan kesehatan
      5. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
      6. Pembagian tanah pertanian yang merata

Sumber :

posted by :
kuspandi
29210196
1eb07