Kemiskinan memang merupakan masalah fenomenal di belahan dunia. Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional , dimana berkaitan dengan aspek sosial , ekonomi , budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan , kesulitan membiayai kesehatan , kurangnya tabungan dan investasi , dan masalah lain yang menjurus ke arah tindak kekerasan dan kejahatan.
Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius karena saat ini kemiskinan , membuat banyak masayarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami masyarakat inilah yang membuat sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya , sehingga angka kemiskinan selalu ada.
Definisi Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung , pendidikan , dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif , sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif , dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius karena saat ini kemiskinan , membuat banyak masayarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami masyarakat inilah yang membuat sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya , sehingga angka kemiskinan selalu ada.
Definisi Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung , pendidikan , dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif , sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif , dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam 3 kategori , yaitu :
- Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- Kemiskinan Relatif
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat disekitarnya.
- Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Penyebab Kemiskinan
Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia penyebab - penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut :
Penyebab Kemiskinan
Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia penyebab - penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut :
- Laju Pertumbuhan penduduk
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia makin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
- Angkatan Kerja , Penduduk yang bekerja dan pengangguran
Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda - beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut Indonesia adalah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan atau termasuk pengangguran terbuka.
- Distribusi Pendapatan dan pemerataan pembangunan
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.
- Tingkat Pendidikan yang rendah
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja.
- Kurangnya perhatian dari pemerintah
Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan
Ketimpangan / Kesenjangan Pendapatan
Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu :
Ketimpangan / Kesenjangan Pendapatan
Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu :
- Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
- Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. ( ini yang paling baik )
- Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
- Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
- Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
- Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan adalah:
a. Berkurangnya penduduk miskin dari sebesar 15 persen pada tahun 2005 menjadi 13,3 persen pada akhir tahun 2006; dan
b. Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal termasuk wilayah perbatasan, serta pulau-pulau terpencil dan terisolir.
Arah kebjiakan
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan ekonomi makro
Pengelolaan ekonomi makro dilaksanakan secara berhati-hati untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin dan pengurangan kesenjangan wilayah. Secara rinci arah kebijakan ini diuraikan dalam Bab 3 tentang kerangka ekonomi makro.
b. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
Pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin secara bertahap pada tahun 2006 dengan kegiatan pokok:
(1) Pemenuhan hak atas pangan dilakukan melalui penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin dan penyusunan indikator rawan pangan dan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan.
(2) Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dilakukan melalui: (i) pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan dasar, dan (iii) pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin di kelas III rumah sakit.
(3) Pemenuhan hak atas pendidikan dengan (i) peningkatan partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama pada jenjang pendidikan dasar baik jalur formal maupun non formal melalui pembebasan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin, melalui (a) pembebasan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin dan pemberian tambahan bea siswa untuk membantu anak miskin dalam menyediakan kebutuhan sekolah seperti seragam, peralatan sekolah dan biaya transportasi; (b) penyediaan satuan pendidikan berasrama khusus untuk wilayah kepulauan atau terpencil; dan (c) penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler; (ii) peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional terutama bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dimulai dengan daerah-daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi dan wilayah perdesaan; dan (iii) penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi antara lain lembaga khusus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan community college untuk dapat menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan program persiapan kerja (school to work program) dalam rangka meningkatkan kemampuan bermatapencaharian penduduk.
(4) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha melalui peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, perlindungan usaha, wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha.
(5) Pemenuhan hak atas perumahan melalui penyediaan rumah baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap terhadap kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat.
(6) Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air dan wilayah tertinggal, peningkatan pelayanan air minum dan air limbah, serta pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis partisipasi masyarakat.
(7) Pemenuhan hak atas tanah dilakukan melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien dan berpihak pada masyarakat miskin.
(8) Pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pengembangan aneka usaha kehutanan, serta rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marjinal, hutan bakau, dan lain-lain.) yang berbasis masyarakat.
(9) Pemenuhan hak atas rasa aman melalui (i) peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; (ii) pemberdayaan keluarga fakir miskin dan pemberian bantuan modal usaha; (iii) fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana; dan (iv) penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.
(10) Pemenuhan hak untuk berpartisipasi melalui peningkatan pelayanan informasi publik sampai ke perdesaan, serta fasilitasi untuk meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.
c. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir
Pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan mengurangi kesenjangan, dilakukan dengan kegiatan pokok:
(1) Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolir, melalui: (i) pengarusutamaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk wilayah tertinggal dan perbatasan termasuk untuk masyarakat/komunitas adat terpencil terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi; serta (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan umum telekomunikasi serta listrik perdesaan.
(2) Pengembangan ekonomi wilayah baik di wilayah tertinggal maupun wilayah perbatasan melalui: (i) peningkatan akses petani dan pengusaha mikro dan kecil kepada sumber permodalan dan pasar; (ii) peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil; (iii) pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani, nelayan; (iv) pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran serta masyarakat pesisir khususnya perempuan, dan pemberdayaan pembudidaya ikan; (v) pemberdayaan dan pendampingan petani skala kecil; (vi) diversifikasi usaha tani untuk meningkatkan pendapatan; serta (vii) bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan NTT.
(3) Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan melalui: (i) penetapan garis perbatasan antar negara dan garis batas administrasi; serta (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah perbatasan.
(4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, melalui: (i) fasilitasi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan organisasi non pemerintah; dan (iii) fasilitasi penyusunan perda transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.
d. Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Laju
Pertumbuhan Penduduk
Kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aktivitas pemenuhan hak-hak dasar serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan secara konsisten, melalui kegiatan pokok:
(1) Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.
(2) Analisis Peraturan Daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli anak.
(3) Perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin.
(4) Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin.
Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan.
Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.
Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.
Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.
Janti (1997) menyimpulkan è semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.
Hipotesis Kuznetsè ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.
Hasil ini menginterpretasikan: Evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan (ekonomi industri) è Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi dan akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil.
Banyak studi untuk menguji hipotesis Kuznets dengan hasil:
a. Sebagian besar mendukung hipotesis tersebut, tapi sebagian lain menolak
b. Hubungan positif pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan hanya dalam jangka panjang dan ada di DC’s
c. Kurva bagian kesenjangan (kiri) lebih tidak stabil daripada porsi kesenjangan menurun sebelah kanan.
Deininger dan Squire (1995) dengan data deret waktu mengenai indeks Gini dari 486 observasi dari 45 LDC’s dan DC’s (tahun 1947-1993) menunjukkan indeks Gini berkorelasi positif antara tahun 1970an dengan tahun 1980an dan 1990an.
Anand dan Kanbur (1993) mengkritik hasil studi Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Keduanya menolak hipotesis Kuznets dan menyatakan bahwa distribusi pendapatan tidak dapat dibandingkan antar Negara, karena konsep pendapatan, unit populasi dan cakupan survey berbeda.
Ravallion dan Datt (1996) menggunakan data India:
§ proxy dari pendapatan perkapita dengan melogaritma jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0)
§ proxy tingkat kesenjangan adalah indeks Gini dari konsumsi perorang (%)
Hasilnya menunjukkan tahun 1950an-1990an rata-rata pendapatan perkapita meningkat dan tren perkembangan tingkat kesenjangan menurun (negative).
Ranis, dkk (1977) untuk China menunjukkan korelasi negative antara pendapatan dan kesenjangan.
Hubungan Pertumbuhan dan Kemiskinan.
Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan tingkat kemiskinan menurun.
Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:
a) Pertumbuhan
b) Tingkat pendidikan
c) Struktur ekonomi
Wodon (1999) menjelaskan hubungan pertumbuhan output dengan kemiskinan diekspresikan dalam:
Log Gkt = α + βLog Wkt + αt + ∑kt
Dimana:
- Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
- Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t
- αt : Efek lokasi yang tetap
- ∑kt : Term kesalahan
Dalam persamaan tersebut, elastisitas ketidakmerataan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan merupakan komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.
- g : efek bruto (ketimpangan konstan)
- l : efek neto (efek dari perubahan ketimpangan)
- b : elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan
- d : elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan
maka,
Λ = γ + βδ
Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:
Log Pkt = w + Log Wkt + Log Gkt + wk + vkt
Dimana:
- Pkt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t
- Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t
- Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan)
diwilayah k pada periode t
- Wk : efek-efek yang tetap
- vkt :term kesalahan
Studi empiris di LDC’s menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau Pendapatan nasional baik secara agregat maupun disektor-sektor ekonomi secara individu.
a) Ravallion dan Datt (1996) dengan data dari India menemukan bahwa pertumbuhan output disektor-sektor primer khususnya pertanian jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan dengan sector sekunder.
b) Kakwani (2001) untuk data dari philipiana menunjukkan hasil yang sama dengan Ravallion dan Datt. Peningkatan output sektor pertanian 1% mengurangi jumlah kemiskinan 1% lebih sedikit. Peningkatan output sektor industri 1% mengurangi jumlah kemiskinan 0,25 saja.
c) Mellor (2000) menjelaskan ada tendensi partumbuhan ekonomi (terutama pertanian) mengurangi kemiskinan baik secara mangsung maupun tidak langsung.
d) Hasan dan Quibria (2002) menyatakan ada hubungan antara pertumbuhan dengan kemiskinan
e) ADB (1997) untuk NIC’s Asia Tenggara (Taiwan, Korsel, dan Singapura) menunjukkan pertumbuhan output di sector industri manufaktur berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan
f) Dolar dan Kraay (2000) menunjukkan elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 1% (pertumbuhan rata-rata 1% meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 1%).
g) Timmer (1997) menyimpulkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB (pendapatan) perkapita dari kelompok miskin adalah 8% artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi
Untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan digunakan:
Ln P= a + b1 Ln Y1 + b2 Ln Y2 + b3 Ln Y3 + u + R
Dimana:
P : Fraksi dari jumlah populasi dengan pengeluaran konsumsi dibawah pengeluaran minimum yang telah ditetapkan sebelumnya (garis kemiskinan)
Y : Tingkat output per kapita untuk sector pertanian, inustri pengolahan, dan jasa
u dan R:term kesalahan
Ada korelasi yang negative antara tingkat pendapatan dan kemiskinan (semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, semakin rendah tingkat kemiskinan). Nilai koefisien korelasi untuk 4 wilayah.
| Asia Timur | Amerika Latin | Asia Selatan | Afrika Sub-Sahara | |
| INC | -0,03 (-0,03) | 0,26 (1,79) | 0,31 (3,31) | 0,17 (1,72) |
| LnY | -1,60 (-9,36) | -1,13 (-6,11) | -0,82 (-10,12) | -0,71 (-4,53) |
| Adj. R2 | 0,84 | 0,68 | 0,83 | 0,93 |
| Observasi | 70 | 107 | 67 | 48 |
Hasil penelitian per sector:
| Asia Timur | Amerika Latin | Asia Selatan | Afrika Sub-Sahara | |
| INC | 0,05 (0,6) | 0,3 (2,32) | 0,36 (3,95) | 0,08 (0,78) |
| LnYpertanian | 0,40 (0,66) | -0,33 (-1,47) | -1,17 (-4,29) | -0,32 (-3,05) |
| LnYindustri | -1,31 (-4,28) | 0,28 (1,21) | -0,03 (-0,2) | -0,03 (-0,31) |
| LnYjasa | 0,02 (0,08) | -1,21 (-4,88) | -0,22 (-1,3) | -0,16 (-1,55) |
| Adj. R2 | 0,84 | 0,71 | 0,87 | 0,93 |
| Observasi | 70 | 107 | 67 | 48 |
Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan.
Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan:
1. Pendekatan Asiomatic mencakup:
a) The Generalied Entropy (GE)
GE( ) = (1/(α2-α)
n=jumlah individu/orang dalam sampel
yi=pendapatan individu (i=1,2,…n)
= (1/n) adalah ukuran rata-rata pendapatan
Nilai GE terletak 0 sampai ∞. Nilai GE 0 berarti distribusi pendapatan merata dan GE bernilai 4 berarti kesenjangan yang sangat besar.
α = mengukur besarnya perbedaan antara pendapatan dari kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut dan mempunyai nilai riil
b) Ukuran Atkinson
A = 1 –
ϵ=parameter ketimpangan, 0<ϵ<1, semakin tinggi nilai ϵ, semakin tidak seimbang pembagian pendapatan.
Nilai α dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan
c) Koefisien Gini
Gini = (1/2n2-
Nilai koefisien Gini dari 0 sampai 1. Nilai 0 berarti kemerataan sempurna dan nilai 1 berarti ketidakmerataan sempurna (satu orang/kelompok orang disuatu Negara menikmati semua pendapatan Negara).
Ide dasar perhitngan koefisien Gini adalah Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional diberbagai lapisan penduduk. Sumbu vertical è presentase komulatif pendapatan nasional & Sumbu horizontal è persentase komulatif penduduk.
Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.
v Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan
v Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan
Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya.
n
G = 1 – ∑ ( X t+1 – Xi ) ( Yi + Y t+1)
1
n
G = 1 – ∑ fi (Yi + Y t+1)
1
G = Rasio Gini
fi = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t
Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t
Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t
2. Kriteria Bank Dunia.
Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:
v 40 % penduduk berpendapatan terendahè Penduduk termiskin
v 40 % penduduk berpendapatan menengah
v 20 % penduduk berpendapatan tinggi
| KLASIFIKASI | DISTRIBUSI PENDAPATAN |
| Ketimpangan Parah | 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional |
| Ketimpangan Sedang | 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 – 17 % pendapatan nasional |
| Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata) | 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional |
Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10 % penduduk saja yang menikmati 90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati 10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.
Indonesia Swiss
Rasio Angka Gini.
| Tahun | Kota | Desa | Nasional |
| 1965 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| 1970 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| 1976 | 0,35 | 0,31 | 0,34 |
| 1978 | 0,38 | 0,34 | 0,40 |
| 1980 | 0,36 | 0,31 | 0,34 |
| 1981 | 0,33 | 0,29 | 0,33 |
| 1984 | 0,32 | 0,28 | 0,33 |
| 1986 | 0,32 | 0,27 | 0,33 |
| 1987 | 0,32 | 0,26 | 0,32 |
| 1990 | 0,34 | 0,25 | 0,32 |
| 1993 | 0,33 | 0,26 | 0,34 |
| 1994 | 0,34 | 0,26 | 0,34 |
| 1995 | 0,35 | 0,27 | 0,35 |
| 1996 | 0,35 | 0,27 | 0,36 |
| 1997 | 0,35 | 0,26 | 0,37 |
v Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahun PDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
v 1971 – 1980 laju rata-rata pertahun PDB 6 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,4
v Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahunPDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35
v 1981 – 1990 laju rata-rata pertahun PDB 5,4 % dengan angka Gini rat-rata per per tahun 0,3
Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan:
a) The incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan
b) The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.
Pa = (1/n) a untuk semua yi <z
Indeks Pa sensitive terhadap distribusi, jika a>1.
= perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke I keluarga miskin (yi) dalam bentuk % dari garis kemiskinan.
a= % eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor dan jika dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi, maka akan menghasilkan indeks Pa.
c) The severity of poverty/Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.
Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar gap pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar. Dengan memasukkan 2 faktor tersebut, maka muncul Indeks Kemiskinan Sen:
S = H [I + (1-I)Gini]
I adalah jumlah rata-rata difisit pendapatan dari orang miskin sebagai % dari garis kemiskinan.
Koefisien Gini mengukur ketimpangan antar orang miskin.
Jika salah satu factor ini naik, maka kemiskinan meningkat.
Perubahan pola distribusi pendapatan dipedesaan disebabkan oleh:
a) Urbanisasi jaman ordebaru sangat pesat
b) Struktur pasar dan besar distorsi yang berbeda antara kota dan desa. Desa memiliki jumlah sektor, output per sektor, dan pendapatan perkapita lebih kecil daripada kota.
c) Dampak positif pembangunan nasional yang berbentuk: (a) berbagai kegiatan ekonomi di desa (perdagangan, industry dan jasa); (b) Produksitivitas dan pendapatan TK pertanian dan penggunaan teknologi pertanian meningkat; dan (c) pemanfaatan SDA yang lebih baik di desa.
Perubahan tingkat upah (W) di desa dan kota dalam rupiah per bulan.
| Tahun | Kota | Desa | Rasio D/K |
| 1986 | Rp 88.073 | Rp 59.237 | 67 |
| 1990 | 115.835 | 66.395 | 57 |
| 1997 | 288,498 | 186.753 | 65 |
Distribusi dari 1,2 milyar penduduk miskin di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US1 per hari tahun 1998.
| Europe and central Asia | 2% |
| Middle East and North Africa | 0.50% |
| South Asia | 43.50% |
| Latin America and The Caribbean | 6.50% |
| East Asia and Pasific | 23.20% |
| Africa -SubSaharan | 24.30% |
Perubahan tingkat kemiskinan dan GDP per kapita di Asia.
| Negara | Kemiskinan | Perubahan Tahunan | ||||
| Tahun | % | Tahun | % | Kemiskinan per kapita | PDB Riil | |
| Bangladesh | 1992 | 58,8 | 1996 | 53,1 | -2,5 | 3,1 |
| Cina | 1994 | 8,4 | 1996 | 6 | -15,5 | 10,5 |
| India | 1992 | 40,9 | 1994 | 35 | -7,5 | 3,3 |
| Indonesia | 1990 | 15,1 | 1996 | 15,7 | 0,6 | 6,2 |
| Korsel | 1994 | 16,4 | 1995 | 12,3 | -25 | 7,3 |
| Malaysia | 1995 | 9,6 | 1997 | 6,8 | -15,8 | 4,2 |
| Pakistan | 1993 | 22,4 | 1997 | 31 | 8,5 | 1,5 |
| Philipina | 1994 | 40,6 | 1997 | 36,8 | -3,2 | 2,6 |
| Taiwan | 1996 | 0,5 | 1997 | 0,5 | 0 | 5,3 |
| Thailand | 1994 | 16,3 | 1996 | 11,4 | -16,4 | 7,7 |
| Vietnam | 1996 | 19,2 | 1997 | 17,7 | -8 | 7,4 |
Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.
World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:
a) Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya
b) Pengembangan SDM
c) Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi
World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:
a) Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.
b) Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif
c) Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.
ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:
a) Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan
b) Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social
c) Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan
d) Factor tambahan:
- Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar
- Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah
Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:
a) Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
b) Jangka menenga\h dan panjang mencakup:
- Pembangunan dan penguatan sector swasta
- Kerjasama regional
- Manajemen APBN dan administrasi
- Desentralisasi
- Pendidikan dan kesehatan
- Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
- Pembagian tanah pertanian yang merata
KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.
Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front : (i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi, (iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.
Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :
Intervensi jangka pendek, berupa :
- Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
- Manajemen lingkungan dan SDA
- Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
- Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
- Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :
1. Pembangunan/penguatan sektor usaha
- Kerjsama regional
- Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
- Desentralisasi
- Pendidikan dan kesehatan
- Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
- Pembagian tanah pertanian yang merata
Sumber :
posted by :
kuspandi
29210196
1eb07
